Kompak, DPR dan Pemerintah Tolak keras permintaan cuti masa kampanye Ahok

Posted by

DPR dan Pemerintah Tolak cuti kampanye ahok
Senin siang sidang ke 3 uji materi undang-undang PILKADA mengenai cuti petahana di gelar dengan agenda mendengar tanggapan Pemerintah dan DPR tanggapan Pemerintah di Wakili Kemenkumham dan Kemendagri sementara DPR di wakili anggota Komisi II Arteria Dahlan dan Sufmi Dasko Ahmad baik pemerintah maupun DPR menolak permohonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama potensi penyalah gunakan jabatan dan ke tidak sesuaian landaskan hukum jadi alasan utama

"kita sudah coba pimpin pada saat melaksanakan aktivitas kampanye tapi apa yang ada adalah kampanye berselubung meresmikan jembatan, bagi-bagi Sembako kita bingung apakah selaku kapasitasnya sebagai Kepala Daerah atau melakukan fungsi pemenangan sebagai calon" ujar Arteria Dahlan Anggota Komisi 2 DPR RI

Ahok mengaku tidak mempersoalkan keberatan DPR dan pemerintah ia justru menilai DPR dan Pemerintah tidak memahami substansi permohonannya

"saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai akhir 4 bulan itu yang tidak masuk karena dulu kampanye hanya 2 Minggu sekarang kalau 4 bulan tidak masuk akal kalau kamu takut kita menyalah gunakan wewenang ya pakai BAWASLU dong kalau menyalahkan wewenang dari tahun ke tahun juga bisa menyalahkan wewenang namanya juga petahana" ujat Basuki Tjahaja Purnama

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan uji materi undang-undang PILKADA mengenai cuti masa kampanye Ahok keberatan jika ia harus cuti selama 4 bulan dalam gelaran PILKADA serentak yang akan berlangsung mulai Oktober 2016 hingga Februari 2017

Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan gugatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menolak cuti selama masa Kampanye, Ahok optimis upaya hukumnya akan dikabulkan MK. Ahok ingin agar undang-undang Pilkada tidak lagi mengatur petahana untuk wajib mengambil cuti kampanye menurut Ahok untuk mencegah penyalah gunakan wewenang dan fasilitas negara yang dilakukan petahana maka peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat, ia juga mengatakan penyampaian visi dan misi tidak perlu dilakukan selama cuti 4 Bulan tetapi dapat dilakukan melalui forum debat calon.

"ia makanya saya konsisten saya mengatakan kalau kampanye harus cuti saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengajukan mau kampanye tidak cuti loh saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai 4 bulan karena dulu kampanye hanya 2 Minggu sekarang kalau 4 bulan tidak masuk akal kalau kamu takut tidak menyalahkan wewenang ya pakai Bawaslu dong kalau nyalahkan wewenang dari tahun ketahuan bisa menyalahkan wewenang namanya juga petahana kalau gitu kenapa gak bilang petahana tidur saja di rumah gak usah kerja, yang saya ajukan itu bukan mengatakan dia membias saya itu seolah-olah saya itu adalah orang yang pengen menuntut kalau kampanye itu saya boleh on off " ujar Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta


Berita Terbaru Updated at: 14.56.00

0 comments:

Poskan Komentar