Memperingati Hari Kemerdekaan, Pemerintah Berikan Remisi Kepada Sejumlah Koruptor

Posted by

Pemberian Remisi untuk koruptor
Gayus Tambunan mendapat remisi 6 Bulan
Pemberian remisi untuk narapidana di lapas dan di rumah tahanan di wilayah Jawa barat di lakukan secara simbolis oleh wakil gubernur Jawa barat dedy mizwar di lapas kelas 2 wanita suka miskin Bandung beberapa nama yang mendapat remisi adalah mantan bendahara partai demokrat M Nazaruddin serta terpidana kasus penggelapan pajak gayus tambunan, Nazaruddin memperoleh 5 bulan remisi karena sudah membayarkan kerugian negara sementara gayus mendapatkan 6 bulan remisi kebijakan dari kementrian hukum dan HAM yang memberikan remisi kepada koruptor ini menuai banyak kecaman dari warga warga menilai remisi terhadap koruptor di anggap sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

"kalau menurut saya tidak setuju kalau perlu hukumannya di beratkan pak jadi kalau saya lihat malah di tv tidak ada malunya" ucap salah seorang warga ibukota.

berbeda dengan warga wakil presiden Jusuf kalla menyebutkan pemberian remisi untuk koruptor adalah hak kemanusiaan bagi terpidana korupsi menurut JK sebaiknya remisi tidak hanya di berikan kepada pembunuh tapi juga untuk Kasus korupsi.

"jadi kita melihat dari sisi kemanusiaan kalau dia tobat berkelakuan baik makin baik dia mempunyai perilaku ia bukan lagi di lihat dari sisi apa yang dia buat kalau karena ringan beratnya hukuman kan sudah ada undang-undangnya di pengadilannya kalau memang korupsi itu kejahatan besar maka hukumannya juga tinggi tapi setelah dia di dalam mestinya juga sisi kemanusiaannya sudah sama" ujar Jusuf Kalla Wakil Presiden RI.

Selain itu menurut JK melalui remisi di harapkan ada perubahan dari segi moral pada terpidana korupsi.

Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 merupakan hasil perubahan kedua atas peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. PP 99 ini memperketat pemberian remisi kepada narapidana tertentu seperti narkoba, terorisme dan korupsi, salah satu saratnya adalah menjadi Justice Collaborator atau membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat mewacanakan tuk merevisi PP 99 ia beralasan semua terpidana mempunyai hak yang sama termasuk mendapatkan remisi seperti yang diatur undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan.

Wacana tersebut sempat memunculkan pro dan kontra di masyarakat, pro kontra PP 99 tahun 2012 telah terjadi sejak kelahirannya bahkan sempat muncul wacana untuk merevisi PP tersebut saat terjadi rusuh Napi di LP Tanjung Gusta setahun kemudian namun PP tidak kunjung di revisi hingga terjadi protes Napi saat sidak Menkumham di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pontianak Kalimantan Barat.



Berita Terbaru Updated at: 20.29.00

0 comments:

Poskan Komentar