Dikecam PBB, Presiden Joko Widodo tegaskan eksekusi mati perlu dilakukan demi memberi kepastian hukum

Posted by

PBB kecam eksekusi mati
Jumat dini hari eksekusi mati gelombang tiga terlaksana di tengah guyuran hujan deras pukul 00.45 menit 4 terpidana kasus narkoba di eksekusi di lapangan tembak tunggal panaluan nusakambangan Cilacap Jawa tengah selepas tengah malam satu persatu kendaraan mulai keluar dari pulau nusakambangan 5 ambulance keluar pertanda eksekusi selesai dari 14 terpidana mati kasus narkoba hanya 4 terpidana yang di eksekusi regu tembak 10 terpidana mati lainnya masih menunggu kabar pelaksanaan eksekusi ke 4 napi yang di eksekusi pada 29 Juli 2016 di antaranya adalah 1 orang warga negara Indonesia dan 3 orang warga negara asing yaitu Humphrey ejike asal Nigeria seck osmane yang berkewarga negaraan Senegal Michael titus igweh asal Nigeria, Freddy budiman menjadi satu-satunya WNI yang di eksekusi mati pada Jumat dini hari bahkan Freddy budiman yang di vonis mati akibat penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi dan berbisnis narkoba dari balik jeruji besi yang menjadi napi yang pertama kali di eksekusi mati sementara itu ke 10 napi narkoba lainnya menurut rencana di eksekusi pada gelombang berikutnya

"tindak pidana umum seluruh ternator bangsa, eksekusi sebagai tim di lapangan ternyata melaporkan bahwa setelah di lakukan pembahasan bersama-sama dengan unsur-unsur terkait di daerah ada kapolda di sana ada surat-surat direktur konsuler kemudian kementrian luar negeri dan lain-lain ternyata yang dari hari hasil pengkajian itu 4 orang yang memang perlu untuk di eksekusi pada dini hari tadi jadi sementara yang 10 lainnya akan kita tentukan kemudian jadi penangguhan ini tentunya setelah melakukan pengkajian secara konperensif dan begitu cermat mendetail menghindari segala kemungkinan kesalahan baik dari sisi aspek yuridis maupun non yuridis" ujar M Prasetyo Jaksa Agung

Gelombang penolakan eksekusi mati terus bergulir tidak hanya di dalam negeri tapi juga dunia sekjen PBB Ban Ki-moon melalui juru bicaranya mendesak pemerintah Indonesia menghentikan hukuman mati karena di nilai melanggar hak asasi manusia PBB juga meminta pemerintah Indonesia kembali memberlakukan Moratorium hukuman mati yang telah di bekukan tahun 2013 yang lalu namun posisi pemerintah Indonesia soal hukuman mati sudah jelas

Presiden Joko Widodo menegaskan eksekusi mati perlu dilakukan demi memberi kepastian hukum eksekusi terpidana mati narkoba masuk dalam hukum positif Indonesia dan merupakan bagian dari penguatan hukum di negara ini.



Berita Terbaru Updated at: 13.10.00

0 comments:

Posting Komentar