AHOK Pastikan Seluruh PHL & PPSU Dijamin BPJS Oleh Pemprov DKI Jakarta

Posted by

Pemprov DKI Jakarta menghimbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk menyertakan karyawannya ke badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS kesehatan. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditemui di balai kota DKI Jakarta Rabu 29 Juni 2016 mengatakan bagi seluruh perusahaan berdasarkan undang-undang harus mengikuti seluruh tenaga kerjanya masuk ke dalam badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS kesehatan hal ini untuk memberikan jaminan kesehatan bagi para tenaga kerja, dengan demikian bila perusahaan tidak menyertakan tenaga kerjanya dalam BPJS kesehatan maka ke depan tidak akan di berikan izin.

PHL & PPSU Dijamin BPJS Oleh Pemprov DKI Jakarta
Lebih lanjut Basuki Tjahaja Purnama Pun menambahkan untuk setiap tenaga ahli di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di wajibkan untuk memiliki BPJS kesehatan termasuk juga petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU pekerja harian lepas sampai dengan tenaga kerja non pegawai tenaga sipil untuk itu pembayaran iuran dalam BPJS kesehatan bagi tenaga ahli harus di anggarkan di gaji.

Pemprov DKI Jakarta berkeinginan warga DKI Jakarta tidak memiliki beban atau menjadi miskin lantaran membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi petugas Puskesmas, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemantapan pelayanan dan obat di era JKN wilayah DKI Jakarta di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Rabu 29 Juni 2016 mengatakan Pemprov DKI menginginkan tidak ada warga di DKI Jakarta yang menjadi miskin dan berkurang keuangannya akibat sakit.

Untuk itu pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berprinsip semua orang sakit tidak perlu bayar saat mendapatkan perawatan kesehatan, meski demikian pemegang kartu jaminan sosial tersebut wajib membayar iuran. Lebih lanjut Basuki menambahkan bahwa untuk pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak ada siapapun yang sakit harus bayar pengobatan, sementara untuk warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS maka Pemprov DKI Jakarta akan menanggung pembayaran tersebut sehingga warga di DKI Jakarta tidak ada yang berkurang modalnya dan membuat pertumbuhan ekonomi semakin baik.



Berita Terbaru Updated at: 20.18.00

0 comments:

Poskan Komentar