Ahok minta telusuri aliran Dana 200 miliar terkait kasus pembelian tanah di cengkareng

Posted by

kasus pembelian tanah di cengkareng
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam sengketa lahan di Cengkareng Jakarta barat. Ahok akan meminta PPATK untuk menelusuri dana sebesar 200 miliar rupiah yang di tuduhkan belum di bayarkan oleh Pemprov DKI kepada pengusaha sertifikat tanah

Ahok mengatakan akan segera meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam proses sengketa lahan seluas 8,7 hektar itu, Ahok menambahkan pihaknya telah mengembalikan uang senilai 9,6 miliar rupiah yang di sebut-sebut sebagai uang terimakasih dari pengusaha pemilik sertifikat ke KPK Januari lalu. Ahok pun akan terus berkoordinasi dengan KPK bareskrim dan BPK untuk mengusut kasus korupsi yang di duga melibatkan pegawai DKI itu.

Lahan seluas 8,7 Hektar yang terletak di Outoring Root Cengkareng Barat Jakarta Barat tanah ini disinyalir sudah dimiliki Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DKPKP DKI Jakarta namun dibeli sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski sempat menjadi sengketa di tahun 1996 Pemprov DKI Jakarta memiliki sertifikat tanah tersebut walau masih berupa girik dan pelepasan hak belum menjadi sertifikat hak milik atau SAM. pembelian lahan untuk rusun Cengkareng Barat ini adalah salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 pasalnya Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan dana sebesar 648 miliar rupiah untuk pembelian lahan. Mengetahui pihaknya kecolongan Gubernur DKI Jakarta Ahok sontak melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya tengah menyelisik kasus tersebut bahkan KPK mengaku telah menerima uang Gratifikasi terkait pembelian lahan tersebut. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 pengawasan aset milik Pemerintah Daerah memang sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas terkait atau dalam hal ini Dinas kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DKPKP DKI Jakarta

Kasus ini terungkap ketika pemilik sertifikat lahan perseorangan bernama Tuti Sukarno mengajukan gugatan ke Pemprov DKI atas pembelian lahan di Cengkareng Jakarta barat yang belum lunas, uang senilai 200 miliar rupiah itu menurut Tuti belum di bayar oleh dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan Pemprov DKI Jakarta dari total nilai beli 668 miliyar rupiah.

Audit BPK pun menyebut ada potensi kerugian negara karena lahan milik dinas KPKP justru di beli dari pihak ketiga.



Berita Terbaru Updated at: 03.59.00

0 comments:

Posting Komentar