Pelarangan transportasi umun berbasis aplikasi

Posted by

Kementerian juga tidak melarang penggunaan layanan aplikasi go jek berbasis aplikasi untuk kegiatan pengantar makanan dan barang selama ada izin resmi
Pelarangan operasional ojek dan taxi beraplikasi menuai kontroversi meluruskan hal ini Jumat pagi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sampaikan Klarifikasi pelarangan sepeda motor sebagai kendaraan umum tidak berkaitan dengan basis aplikasi yang dilarang adalah penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum namun karena transportasi publik yang ada belum memadai untuk sementara ojek online masih boleh beroperasi.

Kementerian Perhubungan berencana akan menindak transportasi berbasis aplikasi internet seperti Uber Taksi, Go-Jek dan Grabbike karena layanan transportasi ini tidak sesuai dengan undang-undang dan beroperasi secara ilegal, penindakan terhadap transportasi berbasis aplikasi internet tersebut di sampaikan Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono dalam jumpa Pers di gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Kamis sore Djoko Sasono mengatakan transportasi berbasis berbasis internet seperti Uber Taksi, Go-Jek dan Grabbike beroperasi secara ilegal aktivitas perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.

Kementerian juga tidak melarang penggunaan layanan aplikasi go jek berbasis aplikasi untuk kegiatan pengantar makanan dan barang selama ada izin resmi terkait penyelenggaraan usaha ini undang undang hanya mengatur untuk angkutan penumpang karena sepeda motor tidak memenuhi ketentuan sebagai mode transportasi umum sementara pada taxi berbasis internet pelarangan berlaku karena mode transportasi publik ini belum memiliki badan hukum yang jelas, grap car, uber atau sejenisnya bisa beroperasi selama sejumlah persyaratan terpenuhi seperti memiliki badan hukum resmi kendaraan layak jalan dan secara berkala di uji berplat nomor kuning dan memiliki asuransi kecelakaan untuk kegiatan transportasi.

Komisi V DPR yang membidangi perhubungan meminta berbagai pihak terkait duduk bersama agar aturan kepentingan masyarakat dan sektor usaha bisa berjalan berkesinambungan. Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menerbitkan surat yang memuat bahwa gojek dan taxi berbasis aplikasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku aturan tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 9 November 2015 larangan menuai banyak reaksi ribuan warga juga menandatangani petisi yang meminta Kementerian perhubungan meninjau ulang atau mencabut larangan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atas permasalahan ini karena selama ini go jek indonesia berbasis teknologi informasi justru marak berkembang sebagai alternatif warga gunakan transportasi umum di sisi lain sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan.



Berita Terbaru Updated at: 10.23.00

0 comments:

Posting Komentar