Kejaksaan Agung tetap melanjutkan proses hukum setya novanto

Posted by

Kejaksaan Agung berencana memanggil Setya Novanto setelah semua saksi lain telah dimintai keterangan
Fraksi partai Golkar sepakat akan mengajukan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan setya novanto sementara kedudukan Ade yang sebelumnya sebagai Ketua Fraksi Golkar akan diisi oleh Setya. Setya menegaskan tukar posisi ini berdasarkan rapat pleno terbatas bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi lain menyayangkan keputusan Partai Golkar yang hanya mengajukan satu nama pengganti Setya Novanto serta menyayangkan masuknya Setya Novanto dalam alat kelengkapan Dewan.

Rencananya pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR akan di lakukan pada masa sidang perdana tahun 2016. Meski kasus Setya di MKD telah selesai namun Kejaksaan Agung tetap melanjutkan penyelidikan terhadap Mantan Ketua DPR terkait kasus setya novanto. Kejaksaan Agung berencana memanggil Setya Novanto setelah semua saksi lain telah dimintai keterangan. Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang terkait dugaan permufakatan jahat dan percobaan korupsi yang melibatkan Setya Novanto langkah ini menyusul dugaan pelanggaran etik dalam negosiasi kontrak pt freeport indonesia.

Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat dibalik kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang melibatkan Setya Novanto, Muhammad Reza Chalid yang direkam direktur PT Freeport Indonesia Maruf Syamsudin beberapa waktu lalu. Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap menteri ESDM Sudirman Said, direktur PT Freeport Indonesia Maruf Syamsudin dan Sekjen DPR RI. Hal senada di tegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pencetuttan nama dirinya dan Presiden Joko Widodo harus tetap dilanjutkan ke proses hukum, menurut Jusuf Kalla Setya Novanto dan Muhammad Reza Chalid harus mempertanggung jawabkan kesalahannya di ranah hukum.

Setya Novanto dan Muhammad Reza Chalid disinyalir melakukan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Setya maupun Muhammad Reza Chalid dapat terjerat pasal 15 undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



Berita Terbaru Updated at: 12.00.00

0 comments:

Posting Komentar